PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Selasa, 3 Februari 2026


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Organisasi  Perangkat Daerah dan memberikan  hak akses pemanfaatan data kependudukan. Selain itu Juga untuk melindungi dan menjamin kerahasiaan, keutuhan data kependudukan pada implementasi akses pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dengan menyediakan jaringan tertutup, menerapkan standar keamanan informasi dan memiliki sertifikat standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi  dengan Organisasi Perangkat Daerah guna melakukan verifikasi dan validasi data penerima pelayanan publik sehingga pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi akurat, efektif dan akuntabel.

Pada tahun anggaran 2025, Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi telah terlaksana dengan 5 SKPD yaitu :

  1. Diskominfo Kabupaten Banyuwangi untuk verifikasi dan validasi data penduduk yang memanfaatkan layanan aplikasi smartkampung;
  2. BAPENDA Kabupaten Banyuwangi untuk verifikasi dan validasi data penduduk wajib pajak;
  3. RSUD Blambangan untuk verifikasi dan validasi data penduduk pasien dan calon pasien;
  4. BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi untuk verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang masuk dalam aplikasi Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK).
  5. Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi untuk verifikasi dan validasi data penduduk data nelayan dan buruh laut.

Berikut bagan syarat dan tata cara pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan :

Dengan pemanfaatan data kependudukan yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas  pelayanan  publik,  merencanakan  pembangunan  yang  lebih baik, dan mengambil  keputusan yang lebih informasional. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan data kependudukan yang efisien dan aman. (Riz/red)